secara tidak langsung: Pengaduan dapat disampaikan melalui: 1. Selain itu, tambang rakyat juga diharapkan memiliki pertanggungjawaban dan kontribusi bagi pemasukan negara. Audit Laporan Keuangan. Potensi bahan galian dolomit di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban telah ditambang oleh rakyat tanpa izin secara turun- temurun untuk memproduksi batu kumbung di empat desa: Leran Wetan, Leran Kulon, Pucangan, dan Wangun. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 158 jo pasal 164 UndangUndang No. “Mulai nanti tanggal 2 Agustus kita akan limpahkan proses permohonan ke OSS RBA sesuai surat edaran dari Menteri Investasi,” ujar Koordinator Pelayanan Usaha Batu Bara Ditjen Minerba ESDM, Surya, dalam Sosialisasi Minerba, Kamis (29/7). 15. Halo sobat HeyLaw! Pertambangan di Indonesia tidak hanya bisa dilakukan oleh industri raksasa saja lo, tetapi masyarakat perseorangan maupun perkelompok bisa pula melakukan aktivitas penambangan. "syarat (mengeluarkan izin pertambangan rakyat-red), kita harus menyusun dokumen pengelolaan WPR yang disusun oleh menteri. “IUPR [Izin Usaha Pertambangan Rakyat] ini sudah. Salim menambahkan bahwa kegiatanKebijakan dan Regulasi Perizinan Pertambangan. • Izin Usaha Pertambangan Khusus. 0. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah sebuah kuasa pertambangan yang diberikan pemerintah kepada Rakyat setempat agar melakukan sejumlah usaha pertambangan. 5. Izin Usaha Bahan Bakar Nabati 13. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang. 5 Biro Hukum Gedung Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, JL. Eksploitasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan/atau gas bumi, atau panas bumi, dari Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi atau Wilayah Kerja Panas Bumi. Izin Usaha Pertambangan 6. Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia mendesak, pemerintah transparan dalam penataan ulang. Pertambangan Tanpa Izin atau tambang ilegal terjadi menahun dan tak kunjung usai di daerah. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan BatubaraSelain itu, akan diberlakukan iuran pertambangan rakyat sebagai penambahan jenis pendapatan daerah (pasal 128) dan salah satu kewajiban pemegang IPR wajib adalah membayar iuran ini (Pasal 70). IUP diberikan dalam bentuk KP, KK, PKP2B dan SIPR (Surat Izin Pertambangan Rakyat). Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). (2) Pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diutamakan bagi penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi. 13. Dalam pengesahan UU Minerba pasal yang menjadi sorotan adalah karena pasal ini sangat merugikan masyarakat. Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh bupati dan walikota apabila WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) berada dalam satu wilayah kabupaten b. CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan menerbitkan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung ( KCJB) pada. Permohonan Kartu Izin Meledakkan (KIM) 12. Telepon: (0254) 8480012 4. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP. PB - Izin Pengangkutan dan Penjualan. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Izin Pertambangan Rakyat 11. 8. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai. Pertambangan Khusus; atau nbangan Rakyat, atikan kriteria sesuai dengan ketentuan mg-undangan. Wewenang pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral salah satunya memberikan perizinan berusaha pertambangan. Pengesahan Kepala Teknik Tambang / Penanggung. pertambangan (IUP) batuan, izin pertambangan rakyat untuk komoditas batuan dalam wilayah pertambangan rakyat (WPR), serta penetapan harga patokan batuan. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan. pedoman bagi pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi, izin usaha pertambangan khusus ekplorasi, izin usaha pertambangan operasi produksi dalam menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; c. Upaya penanganan penambangan tanpa izin melalui penataan wilayah dan regulasi, pembinaan oleh PPNS, pendataan dan pemantauan oleh inspektur tambang, dan formalisasi menjadi wilayah pertambangan rakyat atau izin pertambangan rakyat. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. idASPEK HUKUM PERTAMBANGAN RAKYAT DI INDONESIA Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SUMBAWA, Menimbang: a. Memilih. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: 5. 4/ 2009, yang ditindaklanjuti dengan 4 Peraturan Pemerintah (PP) sebagai pedoman, kriteria dan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang 3. Afiliasi adalah badan usaha yang mempunyai kepemilikanPenerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. x special mining permits bab xi persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus 85–86 ch. Hal ini mengakibatkan tidak bisa dikeluarkannya Izin Pertambangan Rakyat atau IPR oleh Dinas Pertambangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. masyarakat dengan mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan di sebuah wilayah pertambangan. Persoalan pertambangan rakyat, sebagian besar ilegal (Pertambangan Tanpa Izin/ PETI), semakin marak di pelosok tanah air. Izin Pertambangan Rakyat, menambahkan luas maksimal Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang semula 25 hektare menjadi 100 hektare serta menambahkan jenis pendapatan daerah berupa iuran pertambangan rakyat; dan m. 2022. Perusahaan tambang emas yang mengantongi izin eksploitasi tengah mengincar ruang hidup warga. lzin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. 16. 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. id) Kegiatan penambangan rakyat juga mengalami kendala di pemerintah daerah. Implementasi Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat di Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara belum berjalan dengan optimal. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang bahwa tata cara pemberian izin pertambangan rakyat diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota; e. Usaha Pertambangan Provinsi, adalah usaha pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang WIUP-nya berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 000 yang ditandatangani oleh Pimpinan/Direktur (mencantumkanizin yang dimohon) ditujukankeGubernur Riau Cq. Persyaratan Memperoleh IPR. 24. Izin Usaha Jasa Pertambangan. Peralihan perizinan dari Pemerintah Pusat ke Pemda diantaranya meliputi: a. Izin Khusus, terdiri dari : a. Khusus IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat. go. PERIZINAN, DAN PELAPORAN PADA KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA. IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM Pasal 5 Bentuk Izin Usaha Pertambangan (1) . Bisa juga PETI bergabung dengan perusahaan besar yang sudah izinnya,” kata Ridwan. 23. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha. 9. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Pengesahan Kepala Teknik Tambang. 000,00 (sepuluh milyar rupiah)”. Perusahaan juga belum beroperasi. 23. b. 8 dan Tabel I. Pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan lindung wajib. 10. 18. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Hingga kini Ditjen Mineral dan Batu Bara telah memuat delapan percontohan formalisasi pertambangan tanpa izin menjadi pertambangan rakyat di enam provinsi. Lt. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Pasal 66 UU 4/2009 menyebutkan bahwa kegiatan pertambangan rakyat mencakup: Berikut adalah uraian terkait dengan prosedur dan persyaratan untuk memperoleh IPR dan Tabel I. untuk memberikan izin tambang sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangannya. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk 2. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam, b. Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) adalah bagian dari wilayah. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang. d angka 5. Pemegang izin pertambangan rakyat; Pemegang IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengangkutan dan penjualan; dan/atau Pemegang IUP OP khusus untuk pengolahan dan/ atau pemurnian lainnya yang diterbitkan Menteri atau Gubernur yang produknya belum memenuhi batasan minimum pengolahan dan/atau pemurnian sesuai dengan ketentuan. persyaratan perizinan usaha pertambangan khusus 12. Adanya Peraturan Perundang‐undangan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Kewenangan serta. Perolehan Izin Pertambangan Rakyat Setelah memahami apa itu WPR, Anda perlu memahami Izin Pertambangan Rakyat (“IPR”) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam WPR. 24. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disingkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. 13. IUP Khusus Mineral Logam dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan Khusus. Izin Usaha Pertambangan terdiri atas: IUP Operasi Produksi. Izin Panas Bumi 12. Beberapa pasal UU tersebut juga mengatur pertambangan rakyat terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola pertambangan di daerah. Jokowi telah menerbitkan UU Nomor 3 Tahun 2020. 9. Penelitian ini didasari pada fenomena yang terjadi yaitu masih banyaknya para penambang Galian C yang lokasi pertambangannya bukan di wilayah pertambangan rakyat serta masih terdapat beberapa titik lokasi. Izin usaha pertambangan khusus yang selanjutnya disebut IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. (Pasal 1 ayat 10). 3. 10. Sebelum ditambang, WPR tersebut harus mengantongi izin pertambangan rakyat (IPR) yang diterbitkan oleh gubernur. Disamping keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan. gan Negara sebagaimana dirnaksud dalamDalam pengelolaannya, pertambangan sendiri memiliki berbagai jenis kelompok yang berbeda-beda, salah satunya ialah pertambangan rakyat. Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan berdasarkan PP No 23 Tahun 2010 dilakukan dengan cara permohonan wilayah. Dihapus. 1. B. Rekomendasi teknis adalah pertimbangan teknis yang bersifat mengikat dari pejabat yang berwenang terhadap sesuatu syarat-syarat yang. Awal 2022, masyarakat seakan mendapat ‘angin segar’ dengan kebijakan pemerintah mencabut lebih dari 2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Kepentingan Umum 14. 11. bahwa pertambangan rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat- alat yang. JAKARTA - Pemerintah mengembalikan wewenang pemberian izin pertambangan mineral dan batu bara (minerba) dari pusat ke daerah. (2013). Beberapa pasal UU tersebut juga mengatur pertambangan rakyat terkait dengan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai pengelola pertambangan di daerah. Izin Pengangkutan dan Penjualan Minerba 9. Daripada buat kesalahan, ini mau dirumuskan lagi," katanya. pertambangan dapat dilakukan saat sudah mempunyai izin, baik Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), Izin Pertambangan. b. Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut WPR, Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disebut IPR, Eksplorasi, dan Operasi Produksi adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi 8. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi. bahwa tata cara pemberian izin pertambangan rakyat diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota; e. 15. 2. Disamping keterbatasan tadi, kendala aturan turut memperparah situasi dan kondisi, sehingga tambang rakyat cenderung dilakukan tanpa izin (PETI), sehingga rentan. 15. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah. Wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral bukan logam; c. PDF | On Mar 30, 2021, Derita Prapti Rahayu published KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT MENURUT PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MINERBA | Find, read and cite all the research you need on. b. Izin. Kepala Inspektur Tambang adalah kepala SKPD teknis yang mernpunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pertambangan mineral bukan logam. B telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan UsahaPenambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UU RI No. 11 Tahun 1950; UU No. Pertambangan Rakyat serta tata cara pemberian Izin Pertambangan Rakyat; d. yang berasal dari bahan tambang adalah milik seluruh rakyat Indonesia. id - Izin Pertambangan Rakyat atau IPR saat ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Surat Ijin Pertambangan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat SIPRD adalah kuasa pertambangan yang berisi wewenang untuk melakukan usaha pertambangan rakyat di WPR, yang kewenangannya diatur oleh Gubernur Provinsi Papua; 10. Ada 2. Anggota Komisi VII DPR Eddy Soeparno menyebutkan bahwa Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral perlu. Adapun temuan Ombudsman RI adalah pertama, mengenai pola aktivitas pertambangan ilegal, kedua. Aliansi Rakyat Trenggalek mendesak, KESDM mencabut izin usaha pertambangan di kabupaten mereka. Izin. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. bab ix izin pertambangan rakyat 66–73 ch. baca ipp (izin pengangkutan & penjualan) baca surat izin penambangan batuan-sipb. Pasal 1 angka 12 memuat rumusan tentang wilayah dalam pertambangan rakyat ( W PR );Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan memperhatikan kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Izin Usaha Jasa Pertambangan 10. yang mengatur mengenai hal tersebut tetapi para pelaku pertambangan rakyat masih banyak yang tidak memiliki IPR (Izin Pertambangan Rakyat). Pasal 1 angka 10, memuat rumusa tentang izin pertambangan rakyat yang disebut ( IPR ); b. 9 merangkumnya. 000 hektar ini. t. 035/HM. Apa kabar lanjutan dari proses pencabutan. Izin tambang, pertama kali keluar dari Bupati Konawe, Lukman Abu Nawas, periode 2008-2013. ix small-scale mining permits bab x izin usaha pertambangan khusus 74–84 ch. 55 Tahun 2010, PP Nomor 78 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. c. kegiatan penambangan rakyat terhadap timah secara tanpa izin, atau yang dikenal di sana sebagai Tambang lnkonvensional, yang semulanya hanya dilakukan di areal kuasa penambangan (KP) PT. Lt. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat. Melalui UU ini, pemerintah ingin meningkatkan gairah eksplorasi. Terkait hal tersebut, pelaksanaan pertambangan rakyat tentunya diperlukan proses pengajuan hingga izin terlebih dahulu.